RSS You're reading Revolusi PSSI article on sekadarblog

Revolusi PSSI

Tak ada isu paling populer di persepakbolaan Indonesia selain judul di atas. Versi saya sendiri adalah condemn PSSI!

Banyak sekali kita mendengar pertanyaan, umpatan, seruan dan apapun yang bisa anda sebut agar lembaga olahraga teruzur di Indonesia itu direformasi saja.

Tak ada prestasi sejak Nurdin Halid jadi ketua adalah sebuah bukti — meski bukan semata kesalahan dia pribadi. Jadi, untuk apa lagi dipertahankan. Tapi untuk menggesernya pun tidak semudah bicara. Semua punya aturan main.

Bulan depan, di Malang, Jawa Timur, akan ada Sarasehan Sepakbola Nasional. Salah satu agendanya ya membahas soal carut marut PSSI. Namun jelas itu bukan ajang yang tepat untuk mengganti para pejabat PSSI.

Inskontitusional.

Di FIFA, perubahan organisasi harus melewati kongres yang empat tahun sekali. Jika diperlukan bisa digelar kongres luar biasa (KLB). Syaratnya, 2/3 anggota mendukung KLB. Begitu pula bila konfederasi dan asosiasi masing-masing mau mengubah diri. Soal ini bisa anda baca di bagian Statuta atau Standard Cooperation Agreement FIFA di situsnya.

Tak ada yang bisa dilakukan, misalnya; oleh PBB, Uni Eropa atau siapapun; untuk memperbaiki sebuah organisasi sepakbola suatu negara atau kawasan dalam arti langsung (intervensi). Jika dilakukan, federasi bisa terkena skorsing dan diasingkan dari dunia (sepakbola) internasional.

Uni Eropa adalah sebuah contoh yang bisa ditiru. Mereka secara tidak langsung memasukkan orang-orang — biasanya mantan pegawai Uni Eropa — terkait ke dalam organisasi sepakbola, entah UEFA atau klub. Tentu saja si pribadi tak punya kepentingan ganda karena ini dilarang FIFA. Satu-satunya agenda adalah hanya menjaga koridor agar langkah UEFA selaras dengan Uni Eropa.

Seharusnya, bila orang Indonesia, mau melihat perubahan PSSI, silahkan lakukan dari dalam. Hanya jalur itu yang diperbolehkan. Ada 108 suara (voters) yang berhak mengagendakan perubahan di PSSI. 33 suara adalah milik pengurus daerah (pengda) PSSI dan 72 sisanya adalah klub. Dan tiga sisanya kosong karena sepakbola Indonesia belum punya asosiasi pengawas PSSI yang menjadi jatahnya.

Harapan saya pemerintah bisa ambil bagian secara tidak langsung. Sejak dulu saya ingin melihat pemerintah tegas melarang pejabat publik menjadi petinggi klub atau pengda. Yang terjadi sejak lama, ketua umum klub adalah bupati, walikota atau pejabat dinas pendapatan daerah (dispenda). Satu, mereka punya pekerjaan sendiri. Kedua, ini sudah jaman profesional. Ada apa pejabat publik cawe-cawe di situ?

Tapi sepakbola Indonesia memang masih lahan subur untuk pemilihan daerah atau pemilu. Bahkan isu tuan rumah Piala Dunia 2022 pun berangkat dari pemilihan presiden 2008. Bila pejabat publik masih diperbolehkan berada di sektor operasional, saya pesimistis PSSI bisa berubah — siapapun nantinya yang akan menjadi ketua di Senayan.

Belakangan Indonesia Sport Watch (ISW) bersiap menggalang dukungan KLB PSSI. Niatnya sangat bagus. Tapi saya ragu bila ini murni demi perbaikan PSSI. Otak kotor saya mengatakan ini cuma praktek ganti baju. Dengan suara mayoritas 72 klub yang didominasi orang-orang plat merah? Sekali lagi, saya tidak antusias.

Pertama, pemerintah harus tegas dulu. Keluarkan Keppres atau peraturan menteri yang khusus melarang itu. Operasional biar diisi oleh orang profesional. Saya yakin banyak yang mau dan mampu. Dengan potensi sepakbola di Indonesia, yang tak pernah kehilangan gairah, saya sangat yakin ada. Buktinya masih ada orang-orang gila yang mau menggelontorkan uang miliaran rupiah per tahun untuk Liga Indonesia ala tarkam itu.

Ada Harimau Tapanuli yang tak ikut liga tapi setiap tahun punya pemain asing. Lalu Arema Indonesia dan Pelita Jaya pun dikongsi oleh duit swasta. Apa keuntungannya? Jelas tak ada. Mereka hanya “gila” sepakbola!

Jika FA Inggris bisa dipimpin oleh orang profesional sekelas mantan direktur kantor akuntan publik terkenal Pricewaterhouse Cooper, tentu saya juga ingin melihat bekas CEO Djarum, misalnya, menjadi pemimpin PSSI. ;)

Ϡ

12 Responses to “Revolusi PSSI”

  1. blontankpoer says:

    kita ini cuma punya tokoh-tokoh palsu dalam persepakbolaan nasional. palsu, sebab komitmen memajukan sepakbola ada di urutan setelah agenda pribadi. jaman Soeharto dulu, misalnya, Pangdam terlibat dalam kepengurusan perserikatan. kepentingan politik dimasukkan. setiap ada situasi panas di sebuah daerah, klubnya akan ‘dimenangkan’ supaya rakyat di daerahnya tenang. itulah kecurigaan saya…

    praktek itu masih ada sampek sekarang, kang ;) – hedi

  2. nothing says:

    dari dulu isu klb terus meluncur, tapi tak pernah terealisasi. embuh kenapa. dadi binun dewe
    sam hedi..sampeyan dadi pembicara kongres di malang??

    lha mau ngomong apa aku di sana? :P – hedi

  3. genial says:

    semoga persepakbolaan kita makin maju iia :( terseok selalu :(

    kita memang cuma bisa berharap, mas – hedi

  4. aRuL says:

    kayaknya ada dewa di belakang nurdin halid sampe betul2 tidak bisa dilengserkan :D

  5. didats says:

    capek hati mas.
    disatu sisi, saya pengen banget liat sepakbola indonesia maju. secara dulu pernah punya cita-cita jadi pemaen bola setelah liat kurniawan. ‘untung’ bapak saya melarang.

    disisi yang lain, saya gak pernah bisa percaya, kalao birokrasi indonesia bisa dibenarkan. berlaku juga untuk pssi.

    jadi? ya kita cuma bisa berharap. walopun udah capek berharap :D

    jangan berhenti berharap…gitu kata orang :) – hedi

  6. Fi says:

    bapak sam hedi aja wes kandidat ketuanya…
    sekali2 blogger mimpin organisasi persepakbolaan..sapa tau malah jadi tertib dan jaya!!

    waduh janganlah, blogger kan dibenci pejabat :D – hedi

  7. Tehaha says:

    menarik kutipan paragraf terakhir, harapan saya mungkin beda, untuk saat ini, saya membayangkan akuntan publik sekelas ernst&young bisa mengaudit perputaran uang di pssi, sehingga ada transparansi dan terjaganya akuntabilitas publik atas lembaga ini…

    mungkin ini bisa jadi awal, karena selama ini pssi tak tersentuh dan berdiri dibalik kekuatan kata independent dan tak bisa diintervensi…

    cmiiw..

    harusnya sih gitu karena statuta FIFA bilang keuangan federasi harus diaudit oleh publik dan diumumkan – hedi

  8. galihsatria says:

    Ini nampaknya sudah menjadi best practice orang kita jika ‘bermain’ di sebuah organisasi deh. paling pandai bermain politik yang dibungkus oleh idealisme.

  9. agustri says:

    mas, nang malang dolen ae. hehehehe …:)

    malah sudah banyak berubah, ups loh kok malah curhat:D

  10. didut says:

    sepertinya sebelum ketuanya berganti tidak akan berubah kang :) *senyum getir*

  11. aditya sani says:

    hmm…sebentar lagi, setelah Nurdin Halid digusur (mudah2an segera ya!), bursa Ketua Umum PSSI bakal diisi sama politisi seperti Maruarar Sirait…

    hehehehe…

  12. […] anggota yang seharusnya diisi pihak berkompeten dan bila mungkin profesional justru dikuasai oleh orang-orang pemerintah. Sejauh mereka bisa bertindak benar, tentu tak masalah. Tetapi yang terjadi, prakteknya sangat […]

Leave a Reply