Sulitnya Merevolusi PSSI

Sejak awal, saya tidak antusias dengan mundurnya Nurdin Halid dan Nugraha Besoes dari PSSI — termasuk tertutupnya akses bagi mereka untuk kembali terlibat di sana.  

Momentum untuk merestrukturisasi PSSI melalui keputusan FIFA dengan membentuk Komite Normalisasi tidak cukup menyadarkan banyak pihak. Ini momentum kesekian untuk memperbaiki sepakbola nasional. Tetapi apa daya, momentum cuma tinggal momentum.

Banyak orang tidak menyadari bahwa nasib PSSI ditentukan oleh anggotanya sendiri. Internal stakeholder inilah yang punya suara (votes).

Siapakah mereka? Pengurus daerah (pengda), pengurus provinsi (pengprov) dan klub Liga Indonesia. Problemnya, mereka inilah virus utama penyakit sepakbola Indonesia. Bukan Ketua Umum, Sekretaris Jendral, barisan Komite Eksekutif dan bukan pula CEO Liga Indonesia – mereka hanya pihak yang doyan tertular.

Sepakbola Indonesia memang sudah salah dari awalnya. Struktur anggota yang seharusnya diisi pihak berkompeten dan bila mungkin profesional justru dikuasai oleh orang-orang pemerintah. Sejauh mereka bisa bertindak benar, tentu tak masalah. Tetapi yang terjadi, prakteknya sangat merugikan. Kita tahu, apa pun yang dipegang pemerintah lebih sering jadi batu, ketimbang emas.

Anggota PSSI yang orang pemerintah ini lekat dengan aroma mengeksploitasi APBD. Jadi supaya hajat itu tetap berlangsung, mereka tak mungkin mengubah peta lama. So, jangan heran jika mereka mencalonkan orang-orang lama untuk menjadi calon anggota Komite Eksekutif PSSI.

Dari sini sudah ketahuan bahwa revolusi PSSI menuju ke arah antiklimaks. Bagaimana bila ketuanya adalah orang yang sama sekali baru? Dengan anggota Komite Eksekutif yang orang lama dan anggota yang bobrok, ketua baru hanya akan ganti personal. Sikap dan kebijakannya tak akan jauh berbeda dengan Nurdin Halid. Kebetulan, main job description ketua PSSI adalah mau jadi bemper. Harus siap dihajar dari kiri, kanan, atas dan bawah.

Dengan situasi seperti itu, yakinlah bahwa sepakbola kita tak akan kemana-mana. Menjadi penting jika ide moratorium sepakbola nasional dijalankan. Saya lebih suka kita tidak nonton sepakbola lokal. Tak perlu datang ke stadion ketika ada pertandingan liga. Kita harus menolak dicekoki candu kemenangan. Terlebih saat kemenangan itu lebih banyak diperoleh dari praktek tidak sportif.

Mengandalkan pemerintah pusat untuk melarang koleganya di daerah untuk terlibat aktif di sepakbola nasional sama saja seperti pungguk merindukan bulan. Mereka yang tuli itu hanya bisa dipengaruhi dengan tindakan boikot. Hanya dengan moratorium seperti itu kita bisa membangun kembali sepakbola nasional.

Tanpa itu, jangan berharap! Karena siapa berharap akan menuai kecewa.