Liga Indonesia: Kembali ke nol (2 – usai)

Selain stadion, masalah klasik lainnya di sepakbola Indonesia adalah finansial. Kesulitan pendanaan bahkan bukan cuma domain sepakbola, tetapi nyaris di seluruh cabang olahraga Indonesia.

Pendekatan amatir adalah biang keladinya. Jadi, bila pakai pendekatan profesional, seretnya duit bisa diatasi? Tidak serta merta begitu pula. Di Eropa yang tata kelola olahraganya sudah demikian mapan pun masih bisa dihantam gelombang krisis keuangan.

Namun, setidaknya, pengelolaan yang profesional tentu jauh lebih baik dari amatir. Apalagi bila konteksnya industri (sepakbola). Dalam konteks Indonesia, keuangan klub seharusnya bukan masalah lagi. Tidak berarti harus tajir, tapi tak mesti pula melarat.

Karena liga kembali ke nol maka sebaiknya manajemen klub juga begitu. Ambil orang-orang yang kompeten. Sewalah para account executive yang handal. Buat saja outsourcing. Tak mesti karyawan. Mereka pasti bisa membuat paket benefit untuk sponsor. Tinggalkan kamus donatur.

Percayalah, liga kita sangat prospektif. Satu syaratnya sudah ada: penonton yang banyak! Ini makanan empuk untuk para brand. Tinggal bagaimana klub mau mengolah sumber emas itu dengan optimal.

Namun menggali sumber dana melalui sponsor juga harus dibarengi dengan pengeluaran yang masuk akal. Pos gaji pemain atau pelatih juga tak mungkin lagi demikian besarnya. Tak perlu lagi menggaji pemain sampai puluhan atau ratusan juta rupiah. Bagaimana mungkin jika punya uang hanya Rp 100, tetapi belanja senilai Rp 200. Analogi yang sungguh tak sehat.

Saya sepakat bila pengelola mau menerapkan salary cap atawa pembatasan gaji. Alasannya simpel. Liga Indonesia belum menjadi kompetisi yang bergelimang uang. Klubnya pun masih kembang kempis. Pengeluaran harus dikontrol sampai liganya memang menjanjikan. Liga AS atau Major League Soccer (MLS) pun menerapkan salary cap. Klub boleh menembus batas gaji bila si pemain memang sudah terbukti berkualitas. Misalnya seperti David Beckham atau Thierry Henry. MLS sadar anggotanya masih klub baru dan Amerika belum menjadi tanah subur untuk sepakbola sebagai tontonan. Mengongkosi operasional terlampau besar sama dengan bunuh diri.

Biaya operasional sebuah klub untuk mengikuti Liga Indonesia memang mahal. Kondisi Indonesia yang sangat luas menjadi penyebab. Bayangkan bila klub PSMS Medan harus bermain tandang ke Jayapura, Papua. Biaya tiket penerbangan per orang yang mencapai 7 juta rupiah paling memberatkan. Kalikan saja dengan satu rombongan yang bisa berjumlah 25 orang! Pada akhirnya format pas untuk mengantisipasi biaya kompetisi adalah sistem kompetisi dengan 2 wilayah. Tetapi jangan gunakan format turnamen. 2 wilayah tetapi tetap sistem kompetisi penuh. Penentuan juara dan degradasi ditentukan melalui playoff. Tetap home and away. Lebih adil demi keuangan dan penonton. Tak perlu ada grup 8 besar atau berapa besar segala.

Bila mau tetap format satu wilayah, PSSI harus aktif membantu mencari sponsor. Tolong klub menjadi profesional dengan berbagi ilmu manajemen sepakbola. Itulah yang dilakukan MLS, K-League atau J-League. Mereka membekali klub-klub anggotanya yang mau ikut serta dengan berbagai pengetahuan teknis. Tidak cuek dan asal perintah seperti yang dilakukan pengelola Liga Indonesia.

Masalah Liga Indonesia memang ada di semua arah. Bukan cuma klub, tetapi juga pengelolanya. Mungkin Liga Indonesia adalah satu-satunya kompetisi prospektif di dunia yang tidak melakukan studi kelayakan. Mengenai format, konsep, tata kelola dan sebagainya. J-League dijalankan setelah JFA melakukan studi banding konsisten selama 10 tahun ke berbagai negara — termasuk Galatama Indonesia. MLS tanpa rasa malu menyewa orang-orang jenius dan pengalaman dari Bundesliga untuk transfer kemampuan ke persepakbolaan negeri Paman Sam.

Andai itu semua dilakukan oleh PSSI, kita boleh berharap kompetisi Indonesia akan memiliki dasar yang kuat. Demi pembinaan, industri dan tentu saja; tim nasional Indonesia.

—

© image: sportsandroses.wordpress.com